Militer Turki Menyanggah Ada Konspirasi Kudeta Militer

Harian Taraf, media massa paling vokal di Turki, menunjukan kekuatan dari pers, terutama dalam demokrasi. Sebuah headline-nya pada Jumat pekan kemarin membuat pemerintah Turki, perdana menteri dan kepala jenderalnya dua hari lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Apa yang terjadi?

Pekan lalu, Taraf menurunkan berita yang berisi dokumen “Action Plan to Fight Reactionaryism.” Berita ini segera saja menjadi sesuatu yang menggemparkan Turki karena memaparkan rencana rahasia militer dalam mengenyahkan Partai Keadilan dan Pembangunan Turki dan juga gerakan Gülen yang saat ini menjadi banyak harapan rakyat Turki. Para ahli politik menyebut hal ini sebagai konspirasi.

Jika saja skenario itu tidak terendus pers dan jadi terlaksana, maka bisa dipastikan Turki akan kembali ke peristiwa masa lampau pada 28 Februari 1997 ketika intevensi militer merusak pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh Partai Islam saat itu. Peristiwa itu ditandai dengan intimidasi dan terror pada kalangan religi tertentu. Banyak orang yang masuk daftar hitam, dipecat dari pekerjaannya atau diberhentikan dari posisinya di universitas atau akademi karena keyakinan mereka Islam.

Ketika itu, media menurunkan berita bahwa tokoh-tokoh Islam di Turki terlibat skandal seks, pemerasan dan pencurian (korupsi), dan kejahatan lainya—sesuatu yang di kemudian hari terbukti hanya fitnah belaka.

Menurut Sedat Laçiner, pengamat politik Turki, hal ini sudah disiapkan sejak enam atau tujuh tahun yang lalu. “Intinya dari dokumen militer ini adalah kudeta. Ini adalah cara-cara yang dipakai untuk menciptakan polarisasi dan menciptakan perang di jalanan, dan memecah belah umat. Ini sudah dilakukan sejak tahun 2003 dan campur tangan asing sangat kental, dan mereka tak pernah berhenti. Inilah mental militer Turki. Sasarannya bukan hanya partai (Islam) saja, tapi juga yang lebih besar daripada itu.”

Plot skenario ini begitu jelas yaitu mengadukan gerakan Gülen dengan golongan sekuler Turki. Bukan itu saja, plot ini juga menyulut ketegangan antara etnik dan grup reliji yang berbeda, seperti suku Turki-Kurdi, Alevi-Sunni. Dokumen rahasia ini berjudul “Lahika” dan jelas-jelas menyusun sebuah rencana besar dalam mengenyahkan kelompok Muslim konservatif (fundamentalis) di Turki, memanipulasi pengadilan, dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan media.

Kemungkinan terburuk yang mungkin timbul saat ini adalah dituduhnya oarng-orang tak berdosa sebagai teroris (dengan kamus asing), dengan bukti-bukti kuat yaitu penyimpanan senjata dan amunisi berbahaya lainnya yang sebelumnya telah direncanakan oleh milter. Prioritasnya jelas yaitu si tertuduh akan diadili tanpa adanya pengadilan militer terlebih dahulu. Skenario ini sudah berjalan di beberapa negara, dan menunjukan kesamaan.

Lantas, bagaimana perkembangan saat ini? Pemerintah, militer, dan media Turki tengah menghadapi tes sesungguhnya. Dan ada dua konsep besar yang bisa muncul.

Pertama, jika dokumen ini otentik, hukuman harus diberikan kepada pihak-pihak terkait yang jelas-jelas akan melaksanakan kudeta militer. Semua jaringan illegal harus dihapuskan dan perubahan radikal harus segera dibawa ke tengah-tengah masyarakat Turki.

Kedua, ada pasal dari dokumen Kode Keamanan Internal Staf Jenderal Turki (TSK) yang direvisi. Yaitu pasal 35 yang yang pro-kudeta oleh militer sebagai kekerasan langsung dan semangat demokrasi. Selama pasal ini ada, berbunyi “Adalah tugas dari kekuatan militer untuk melindungi Turki dan Republik Turki seperti yang dicantumkan dalam Konsitusi, maka kemungkinan untuk kudeta militer akan selalu sangat besar di negara ini.

Bahkan, jika pun dokumen ini otentik, mentalitas kudeta militer tak akan pernah hilang tanpa mengubah cara pandang dan tanpa adanya langkah yang kongkret.

Rabu 24 Juni kemarin, para jaksa penuntut dari kubu militer Turki membantah adanya konspirasi kudeta militer terhadap peremerintah Turki yang disinyalir memiliki basis keislaman.

Sebelumnya pada bulan ini, salah satu media sekuler di Turki bernama Tharraf memberitakan bahwa konspirasi tersebut dilakoni oleh kolonel angkatan laut Turki, untuk mencegah partai pemerintah; Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dianggap ingin menghancurkan sistem sekuler Turki dan menggantinya dengan sistem Islam.

Militer Turki yang telah melakukan empat kali kudeta terhadap pemerintah yang memiliki basis keislaman, berjanji akan memecat setiap personal militer bila berani melakukan konspirasi kudeta.

Sanggahan kubu militer ini didasari oleh para jaksa penuntut yang telah memeriksa dokumen konspirasi. Hasilnya mereka mengatakan, "Dokumen tersebut bisa jadi tidak sah. Dokumen itu juga tidak ditulis di kantor pusat kemiliteran sebagaimana tertera dalam dokumen tersebut."

Selain itu, pada kantor berita Anatoli, kubu militer juga mengatakan, "Dokumen asli konspirasi tidak ada. Selain itu, tidak ada bukti bahwa tandatangan dalam dokumen tersebut adalah asli milik Kolonel Dursun Cicek."

Namun sikap dan pernyataan pihak militer tidak mempengaruhi opini publik Turki. Para analis mengatakan, walau konspirasi kudeta itu benar, kubu militer juga tidak akan mampu merealisasikannya, karena AKP mendapat dukungan yang sangat besar dari masyarakat.

Di pihak lain, Perdana Menteri Turki Rajab Thayyib Erdogan menyatakan bahwa pihaknya akan terus menajalankan proses hukum terkait masalah konspirasi kudeta. Erdogan berjanji untuk terus memperjuangkan demokrasi dan aspirasi rakyat.

Proses Hukum Tetap Berjalan

Wakil utama AKP Burhan Kuzu mengatakan, "Keputusan para jaksa penuntut militer tidak akan menutup proses hukum untuk mengusutnya, dan mahkamah sipil berhak untuk terus menjalankan proses hukum acara hingga selesai."'

Kuzu beralasan, "Jika dokumen konspirasi itu tidak sah, maka apa tujuan menulisnya dan menyebarkannya?"

Efek dari ketegangan kubu militer dan pemerintah ini menunjukkan bahwa pengaruh militer terhadap dunia perpolitikan Turki telah memudar.

Profesor di salah satu universitas Turki Cengiz Akhtar mengatakan, "Sanggahan pihak militer terhadap adanya konspirasi kudeta mengisyaratkan kekacauan di tubuh pimpinan militer Turki."