68 Perusahaan Inggris Dukung Penjajahan Israel di Palestina

Universitas SOAS di London, Inggris baru baru ini melakukan studi terhadap perusahaan-perusahaan perdagangan di Inggris tentang hubungan mereka dengan pemukiman-pemukiman Yahudi di wilayah-wilayah pendudukan Israel di Palestina, terutama di kota Yerusalem dan Tepi Barat.

Dari hasil penelitian itu terungkap, sedikitnya ada 68 perusahaan di Inggris yang mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari pendudukan Israel di wilayah Palestina. Dari 68 perusahaan itu, 49 perusahaan berkantor pusat di Inggris dan 19 perusahaan merupakan perusahaan yang disubsidi pemerintah Inggris yang kantornya berbasis di Israel.

Adanya hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antara perusahaan-perusahaan Inggris dan Israel ini sebenarnya melanggar hukum dan perusahaan-perusahaan bersangkutan bisa dikenai sanksi hukum, karena keuntungan itu diambil dari sebagain besar pemukiman-pemukiman Yahudi yang dibangun secara ilegal oleh pemerintah Israel di wilayah Palestina utamanya di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem. Sementara itu, hukum di Inggris menyatakan bahwa membangun pemukiman ilegal dan semua kebijakan yang berdasarkan pada kebijakan "apartheid" merupakan tindakan kriminal.

"Dibawah International Criminal Court (ICC) Act tahun 2001 disebutkan, seseorang dianggap melanggar hukum jika melakukan kejahatan perang atau kejahatan kemanusiaan dimanapun dia berada. Kejahatan itu termasuk memindahkan populasi sipil ke wilayah pendudukan atau mengambil keuntungan dari tindakan apartheid," kata Tom Hayes , juru bicara gerakan Boycott Israel Campaign (BIG) pada al-Arabiya.

"Pembangunan pemukiman seperti yang dilakukan Israel di tanah pendudukan, berdasarkan ICC merupakan tindakan kejahatan dan tindakan yang mendukung pemukiman itu bisa dikenakan hukuman berdasarkan hukum yang berlaku di Inggris," sambung Hayes.

Hayes menyebut Agrexco-salah satu perusahaan yang memfasilitasi dan mengambil keuntungan dari pemukiman ilegal di Israel-sebagai salah satu contoh perusahaan yang bisa diajukan ke meja hijau menurut hukum di Inggris. Beberapa perusahaan Inggris lainnya yang mengimpor berbagai produk dari wilayah pemukiman ilegal Israel di Palestina antara lain perusahaan jaringan supermarket Tesco, Sainsbury's dan Somerfield, serta peruhasaah retail terkenal seperti Mark and Spencer, John Lewis dan BBQ.

Peruhaan Tesco punya jaringan dengan perusahaan Israel antara lain Arava, Hadiklaim, Mehadrin-Tnuport, Soda-Club. Sedangkan Sainsbury's punya jaringan dengan dua perusahaan Israel yaitu, Hadiklaim dan Soda Club. John Lewis menjalin jaringan bisnis dengan perusahaan Israel Ahava yang semuanya mengambil keuntungan dari produk-produk perdagangan yang berasal dari pemukiman ilegal Israel.

Produk Israel Ilegal

Sejak Israel menjajah wilayah Tepi Barat, Gaza, Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan pada tahun 1967, rezim Zionis itu memindahkan lebih dari 260.000 warganya ke pemukiman-pemukiman Yahudi yang dibangun di atas tanah penjajahan itu. Oleh hukum internasional dan sejumlah resolusi PBB, pembangunan pemukiman Yahudi di atas wilayah Palestina itu sudah dinyatakan ilegal namun Israel tetap melanjutkan pembangunan pemukiman-pemukiman baru hingga sekarang dengan mengusir paksa warga Palestina dari rumah-rumah dan tanah mereka. Selain itu, hampir setiap hari orang-orang Yahudi dan tentara Israel di wilayah pendudukan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga Palestina atau melakukan intimidasi untuk mengusir warga Palestina.

BIG menilai pemukiman-pemukiman Yahudi itu sebagai bentuk kejahatan perang yang dilakukan Israel, begitu pula kebijakan apartheid yang menjadi dasar pembangunan pemukiman tersebut. Inilah yang mendorong sejumlah organisasi kemanusiaan di Inggris mengkampanyekan gerakan boikot terhadap produk-produk Israel, antara lain produk bunga dan produk-produk yang berasal dari pemukiman ilegal Israel.

"Sebuah kampanye massif dari masyarakat sipil perlu dilakukan untuk menghentikan ekspor dari pemukiman dan inilah yang sedang kami lakukan di sini," kata Monica Wusteman dari organisasi Palestine Solidarity Campaign.

Menurut Wusteman, lewat kampanye boikot produk Israel, masyarakat Eropa disadarkan bahwa membeli produk Israel yang diproduksi dari kawasan pemukiman ilegal Yahudi sama artinya mendukung penjajahan Israel atas Palestina.

Baru-baru ini, BIG melakukan aksi massa di depan kantor perusahaan Apax Partners, perusahaan Inggris yang memiliki 51 persen saham di Tnuva, perusahaan distributor makanan terbesar di Israel. Tnuva memiliki 25 persen saham di Agrexco Agricultural Expor Company yang mengekspor buah-buahan, sayuran, bunga yang diproduksi di wilayah pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Tnuva juga punya 25 persen saham di Field Produce, perusahaan Israel di kawasan pemukiman Na'ama, yang berlokasi di wilayah pendudukan Israel di Desa Yordan.

Dalam pernyataan persnya, BIG mengatakan bahwa pemukiman-pemukiman Israel di wilayah pendudukan menjadi kendala bagi perdamaian dan hambatan bagi solusi adil dalam konflik Israel-Palestina.

Makin marak dan meluasnya seruan boikot terhadap produk buatan Israel, membuat supermarket-supermarket di Inggris mencari cara untuk mengelabui konsumen. Dengan liciknya, para pemilik supermarket mengubah label "produk buatan Israel" dengan label "produk Tepi Barat" untuk produk-produk Israel yang sebenarnya diproduksi di wilayah pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Salah satu produk Israel yang labelnya diganti oleh para pemilik supermarket adalah produk kurma Morrison. Label yang dicantumkan di produk kurma itu dibuat seolah-olah kurma tersebut adalah hasil produksi para petani Palestina.

"Kami terus memantau aturan dan prosedur serta kode etik di seluruh supermarket," kata Wusteman.

Meski sudah dinyatakan melanggar hukum internasional dan resolusi PBB, sampai detik ini Israel masih melakukan perluasan dan pembangunan pemukiman Yahudi di atas tanah milik warga Palestina. Surat kabar Israel, Haaretz belum lama ini berhasil mengungkap data rahasia mengenai pemukiman Israel di wilayah Palestina. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Israel tahun 2007 itu disebutkan bahwa 75 persen pemukiman Yahudi yang dibangun Israel, didirikan tanpa ijin di atas tanah rampasan.Dari data itu juga diketahui bahwa ada lebih dari 30 pemukiman Yahudi yang dibangun di atas tanah pribadi milik warga Palestina di Tepi Barat.